Melampaui Ilusi Kapital: Saham Ulayat dan Kedaulatan Ekonomi Papua

Wilayah Regional Papua saat ini tengah melintasi babak baru transformasi struktural yang sangat masif di berbagai sisi. Kebijakan pemekaran beberapa provinsi baru bukan sekadar langkah administratif, melainkan sebuah ikhtiar strategis untuk memotong rentang birokrasi yang selama ini terlalu panjang. Dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB), harapan besar digantungkan pada optimalisasi Otonomi Khusus (OTSUS) serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029 yang difokuskan pada pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok kampung.

Meskipun demikian, di tengah gelombang Proyek Strategis Nasional (PSN) dan aliran modal yang begitu deras, kita masih dihadapkan pada sebuah paradoks yang saya sebut sebagai "Ilusi Kapital". Ini adalah sebuah kondisi di mana injeksi dana besar justru gagal menjawab akar kemiskinan karena absennya integritas institusional. Data statistik penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam periode 2024 hingga 2026 secara konsisten menunjukkan bahwa instansi pemerintah daerah masih menjadi episentrum kebocoran anggaran. Kasus dugaan penyelewengan dana desa di Lanny Jaya senilai Rp 168 miliar pada akhir 2024 hanyalah puncak gunung es dari rapuhnya pengawasan di tingkat tapak.

Oleh karena itu, menghadirkan kerangka struktural yang kuat adalah sebuah keharusan mutlak. Sebab perlu disadari bahwa pembangunan yang megah sekalipun berisiko memicu apa yang pernah dikhawatirkan oleh ekonom Milford Bateman sebagai proses "Wall Street-isasi" ekonomi lokal. Dalam skema ini, kapital atau kekayaan hanya berputar di level elit, sementara masyarakat marjinal tetap terjerat dalam perangkap kemiskinan yang sulit diputus sehingga pembangunan yang lebih inklusif sangat dibutuhkan.

Mandat Hukum dan Kemitraan Saham Ulayat

Secara legal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua telah memberikan mandat tegas untuk melindungi hak dasar Orang Asli Papua. Hal ini semakin diperkuat dengan sebagaimana contoh untuk wilayah Provinsi Papua, dimana terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor  5 Tahun 2022 mengenai pemberdayaan kelembagaan masyarakat hukum adat. Regulasi ini bukan sekadar simbol, melainkan kerangka operasional konkret yang memberikan kepastian hukum dan pemberdayaan melalui mekanisme identifikasi hingga penetapan (Pasal 3, 4, dan 12), serta penguatan hak komunal atas sumber daya dan kompensasi yang adil (Pasal 15, 16, 17, dan 27). Fondasi legal tersebut menjadi landasan untuk mentransformasi hak ulayat dari skema kompensasi atau CSR yang bersifat jangka pendek menjadi penyertaan saham dalam kemitraan usaha yang berkelanjutan. Model integrasi ekonomi ini telah terbukti efektif melalui skema Indigenous Land Use Agreements (ILUA) di Australia, di mana masyarakat adat memperoleh royalti, kepemilikan saham, dan peran strategis dalam tata kelola proyek. Oleh karena itu, legalitas adat di Papua harus diposisikan sebagai instrumen utama menuju transformasi ekonomi struktural berbasis kepemilikan, melampaui sekadar perlindungan administratif formal.

Transformasi ini menuntut perubahan paradigma radikal: masyarakat adat tidak boleh lagi diposisikan hanya sebagai penerima ganti rugi atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) ketika ada perusahaan yang beroperasi di wilayah ulayatnya. Kita dapat bercermin pada keberhasilan pendaftaran tanah adat di Bali yang dikaji oleh Made Oka Cahyadi Wiguna pada 2019. Di Papua, pengakuan legalitas tanah ulayat harus dikonversi menjadi penyertaan modal yang nyata. Tentu, hal ini membutuhkan kerja keras kolaboratif antara Majelis Rakyat Papua (MRP), kelompok masyarakat adat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memformalitasi kelembagaan dan tanah adat.

Secara ekonomi, pemerintah dan sektor swasta wajib beralih dari model kompensasi konvensional menuju sistem kemitraan strategis melalui pembentukan entitas bisnis bersama (Joint Venture) atau Special Purpose Vehicle (SPV) yang mengadopsi prinsip Indigenous Land Use Agreement (ILUA). Dalam skema ini, masyarakat adat tidak lagi diposisikan sebagai penonton, melainkan pemegang saham sah yang berdampingan dengan korporasi multinasional untuk mengamankan kekayaan lintas generasi (intergenerational wealth). Dividen yang dihasilkan harus menjadi mesin finansial mandiri guna menjamin akses pendidikan dan kesehatan berkualitas bagi anak cucu pemilik ulayat secara berkelanjutan. Lebih dari sekadar profit, model ini adalah instrumen transfer pengetahuan teknis dan manajerial yang krusial untuk melahirkan korporasi besar berbasis masyarakat adat, sebagaimana salah satu contoh nyata yang sekiranya dapat juga menjadi contoh bagi kita, yaitu Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (PT Yombe Namblong Nggua) di Kabupaten Jayapura, sebagai bukti bahwa kedaulatan ekonomi adat adalah kunci transformasi struktural di Papua.

Hilirisasi, HAKI, dan Akses Pasar

Kedaulatan ekonomi mustahil tercapai tanpa intervensi pada rantai nilai ekonomi. Pemberdayaan harus mampu membuka akses pemasaran dan diversifikasi produk. Ambillah contoh komoditas pinang. Jika selama ini hanya dipasarkan secara tradisional oleh mama-mama Papua, riset Kementerian Pertanian pada 2024 menunjukkan bahwa pinang memiliki potensi ekspor tinggi sebagai bahan baku industri farmasi global. Contoh lainnya, seperti keberhasilan ekspor 17 ton tuna olahan ke Amerika Serikat yang dicatat Pemerintah Provinsi Papua pada 2026, juga menjadi bukti bahwa industri non-ekstraktif bisa menjadi tulang punggung ekonomi.

Keberlanjutan ekonomi kerakyatan di Papua secara fundamental bergantung pada perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) seperti noken, motif tekstil etnik, hingga produk kreatif digital sebagai aset intangible yang bernilai tinggi. Merujuk pada rezim perlindungan Sui Generis yang diusung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta kerangka kerja WIPO terkait Traditional Cultural Expressions (TCE), Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) harus diposisikan sebagai pilar kedaulatan ekonomi, bukan sekadar pelestarian folklor.

Urgensi yang tak kalah penting selain sisi kelembagaan dan akuntabilitas pemerintah adalah proteksi hak kekayaan intelektual (budaya) yang menjadi krusial di tengah maraknya fenomena komodifikasi budaya oleh aktor korporasi global; sebagai contoh, kontroversi pemanfaatan motif Asmat oleh merek transnasional seperti Adidas menyingkap adanya asimetri kekuasaan dalam mekanisme benefit-sharing. Tanpa regulasi yang ketat, kekayaan budaya rentan terhadap ekstraksi ekonomi yang bersifat eksploitatif tanpa adanya royalti bagi masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional. Dalam konteks ini, institusi seperti Koperasi Merah Putih melalui program berbasis ekonomi kerakyatan dan Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMA) dalam konteks kampung adat (Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3, Tahun 2022) berperan strategis sebagai institutional intermediary yang mengadopsi model “Social Business Muhammad Yunus (2008)”. Melalui sintesis antara profesionalisme manajemen perbankan dan visi keadilan distributif, lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai fasilitator bisnis yang menjamin bahwa akses pasar global bertransformasi menjadi kesejahteraan konkret bagi masyarakat marjinal, sekaligus membentengi hak moral dan ekonomi adat dari ancaman apropriasi budaya.

Literasi, Intelektual Muda, dan Transparansi

Efektivitas seluruh sistem pembangunan ini pada akhirnya sangat bergantung pada pengawasan publik. Hal ini sejalan dengan penegasan Wakil Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI pada awal tahun 2026, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dana Otonomi Khusus (Otsus) yang terukur melalui data serta didukung oleh interoperabilitas sistem informasi. Namun, transparansi tidak dapat dimaknai semata sebagai publikasi angka anggaran. Ia membutuhkan keterlibatan aktif berbagai aktor sebagaimana diamanatkan dalam Otonomi Khusus, mulai dari lembaga masyarakat adat di tingkat akar rumput hingga representasi kultural-politik seperti Majelis Rakyat Papua (MRP). Karena itu, penguatan literasi publik menjadi krusial agar masyarakat adat dan lembaga adat memiliki kapasitas untuk memahami, mengawasi, dan menilai arah pembangunan secara kritis. Dalam konteks ekonomi, langkah ini harus ditopang oleh formalisasi tanah adat sebagai dasar legal untuk memperkuat posisi tawar masyarakat adat, sekaligus membuka jalan bagi integrasi kelembagaan adat ke dalam Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMA). Skema ini kemudian perlu diperkuat melalui model pembiayaan inklusif yang terinspirasi dari konsep social business Muhammad Yunus melalui Grameen Bank, dengan dukungan akses permodalan dari Bank Papua agar manfaat ekonomi benar-benar menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.

Menyinggung dimensi demokrasi, peran mahasiswa, akademisi, dan institusi seperti Universitas Cenderawasih menjadi krusial dalam menghadirkan kajian yang berbasis bukti, kritis, dan solutif, sekaligus menjaga agar diskursus pembangunan tidak terjebak pada kritik tanpa arah. Ketika masyarakat adat bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) memahami kinerja pemerintah, menyadari hak-haknya, dan merasakan manfaat pembangunan secara nyata, maka jarak antara negara dan rakyat akan semakin menyempit, resistensi sosial menurun, serta ruang manipulasi politik kian terbatas. Dalam kerangka ini, pembangunan Papua perlu dipahami sebagai orkestrasi pentahelix yang mengintegrasikan akuntabilitas, representasi adat, formalisasi tanah ulayat, serta akses pembiayaan yang adil melalui BUMA dan Bank Papua, sehingga kemakmuran tidak berhenti sebagai slogan, melainkan terwujud sebagai realitas yang bermartabat bagi seluruh masyarakat Papua dalam bingkai Otonomi Khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterangan : Link Berita maupun referensi terkait dapat diakses melalui Link yang tersedia pada artikel

PROGRAM PENGAYAAN BAHASA LPDP RI BATCH 1 - TAHUN 2024 - Caraka Safalta - 18 Maret 2024 s/d 18 September 2024 - Inlingua x LPDP - Jakarta

PROGRAM PENGAYAAN BAHASA LPDP RI

BATCH 1 - TAHUN 2024

Instagram Link 

PENGAYAAN BAHASA LPDP x INLINGUA [CARAKA SAFALTA] (@pblpdpinlingua) • Instagram photos and videos

PENDAHULUAN

Fokus nasional pada pembangunan SDM di Papua dan Papua Barat, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta dipertegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan kebijakan BAPPENAS, BKN, dan MENPAN RB, menggarisbawahi pentingnya peningkatan kompetensi ASN di wilayah tersebut. LPDP, melalui Beasiswa Putra-Putri Papua, menjawab kebutuhan ini dengan memfasilitasi pendidikan tinggi bagi generasi muda Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Beasiswa ini tidak hanya memberikan akses pendidikan berkualitas, namun juga disertai dengan Program Pengayaan Bahasa dan Program Pembekalan Afirmasi.   

Program Pengayaan Bahasa memastikan penerima beasiswa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai untuk studi lanjut, terutama di luar negeri. Sementara itu, Program Pembekalan Afirmasi mempersiapkan mereka secara menyeluruh, baik dari segi akademis, karakter, maupun kepemimpinan. Hal ini selaras dengan semangat otonomi khusus yang mendorong pengembangan talenta ASN Papua untuk berperan aktif dalam pembangunan daerahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus Papua. Selain itu, program ini juga sejalan dengan upaya Badan Kepegawaian Negara dalam meningkatkan kompetensi PNS, khususnya di Papua, melalui berbagai program pengembangan.

Keterkaitan antara program-program LPDP tersebut dengan kebijakan BKN terkait pengembangan kompetensi PNS, khususnya di Papua, menunjukkan sinergi yang kuat antara kedua lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas SDM ASN di wilayah tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan ASN Papua yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di daerahnya. Hal ini sejalan dengan tujuan LPDP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.02/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas SDM Indonesia, termasuk ASN, melalui penyediaan akses pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Lebih lanjut, upaya ini juga selaras dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN, khususnya di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Papua, serta Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Badan Kepegawaian Negara yang menegaskan tugas dan fungsi BKN dalam pengelolaan ASN secara nasional.

RUANG LINGKUP

Program pengayaan bahasa Inggris ini mencakup berbagai aspek pembelajaran dan pengembangan keterampilan berbahasa, antara lain:

a.    Penguasaan Keterampilan Berbahasa Inggris

1).  Mendengarkan (Listening):

ü  Memahami berbagai aksen dan dialek bahasa Inggris, termasuk aksen British, American, dan Australian.

ü  Mengikuti percakapan, kuliah, presentasi, dan diskusi dalam bahasa Inggris.

ü  Menangkap informasi penting dari materi audio dan video berbahasa Inggris.

2).  Berbicara (Speaking):

ü  Melakukan percakapan sehari-hari dan akademik dalam bahasa Inggris dengan lancar dan percaya diri.

ü  Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan presentasi.

ü  Menyampaikan gagasan dan argumen secara jelas dan efektif.

ü  Melakukan wawancara dalam bahasa Inggris dengan baik.

3).  Membaca (Reading):

ü  Memahami berbagai jenis teks berbahasa Inggris, termasuk artikel ilmiah, jurnal, buku teks, dan laporan.

ü  Menangkap ide pokok, detail, dan informasi tersirat dari teks.

ü  Meningkatkan kecepatan membaca dan pemahaman bacaan.

4).  Menulis (Writing):

ü  Menulis esai, laporan, dan makalah akademik dalam bahasa Inggris dengan tata bahasa dan struktur kalimat yang benar.

ü  Mengembangkan kemampuan menulis kreatif dan argumentatif.

ü  Menyusun surat lamaran, motivation letter, dan dokumen penting lainnya dalam bahasa Inggris.

b.    Persiapan Akademik

1).  Pengembangan kosakata akademik:

Memperkaya kosakata yang relevan dengan bidang studi yang akan ditempuh.

2).  Strategi pembelajaran efektif:

Mempelajari teknik-teknik belajar yang efisien untuk memaksimalkan hasil studi.

3).  Pengenalan budaya akademik:

Memahami etika, norma, dan harapan dalam lingkungan akademik di luar negeri.

4).  Keterampilan presentasi: Meningkatkan kemampuan presentasi di depan umum dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik.

c.    Pengembangan Kemampuan Komunikasi Lintas Budaya

1).  Pemahaman perbedaan budaya:

Mengenali dan menghargai perbedaan budaya antara Indonesia dan negara tujuan studi.

2).  Komunikasi efektif lintas budaya:

Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda.

3).  Adaptasi dengan lingkungan baru:

Mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan adaptasi dengan lingkungan dan budaya baru.

d.    Persiapan Tes Standar Bahasa Inggris

1).  Strategi menghadapi tes:

Mempelajari teknik dan strategi untuk menghadapi tes standar bahasa Inggris seperti IELTS atau TOEFL.

2).  Latihan soal:

Berlatih mengerjakan berbagai jenis soal tes standar bahasa Inggris.

3).  Simulasi tes:

Mengikuti simulasi tes untuk mengukur kesiapan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

e.    Pendampingan dan Monitoring

1).  Tutoring:

Mendapatkan bimbingan dan dukungan dari tutor atau pengajar yang berpengalaman.

2).  Monitoring progress:

Memantau perkembangan kemampuan bahasa Inggris secara berkala melalui evaluasi dan umpan balik.

3).  Konsultasi:

Berkonsultasi dengan pihak LPDP atau pengajar jika menghadapi kesulitan atau kendala selama program.

f.     Tujuan Akhir

Setelah menyelesaikan program pengayaan bahasa Inggris ini, diharapkan peserta mampu:

1).  Memenuhi persyaratan bahasa Inggris yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tujuan.

2).  Berkomunikasi dengan lancar dan percaya diri dalam bahasa Inggris, baik dalam konteks akademik maupun sosial.

3).  Beradaptasi dengan baik dengan lingkungan dan budaya akademik di luar negeri.

4).  Menjalani studi dengan sukses dan meraih prestasi akademik yang gemilang.

HASIL YANG DI CAPAI

Hasil yang dicapai dari kegiatan pengayaan bahasa LPDP selama enam (6) bulan di Jakarta dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, yakni :

1.    Pemenuhan kewajiban sebagai calon penerima beasiswa LPDP RI.

        a.   Selesai mengikuti kelas General English dan persiapan tes IELTS Academic.

         b.  Selesai mengikuti kegiatan pembekalan afirmasi LPDP bersama penerima                beasiswa dengan tujuan studi dalam dan luar negeri.

2.   Telah menyelesaikan pelaksanaan tugas lainnya sebagai bentuk dukungan kinerja terhadap unit kerja yang telah disampaikan pada laporan pelaksanaan kegiatan periode I dan II tahun 2024.

3    Telah menyelesaikan koordinasi, konsolidasi dan pemrosesan dokumen persiapan pelaksanaan studi lanjutan melalui program beasiswa LPDP, diantaranya :

        a. Melakukan konsultasi persiapan studi bersama I-Link.

        b. Mengikuti College Admission Day.

        c. Mengikuti USGRAD Study Day.

        d. Mengurus paspor elektronik.

        e.  Mengurus translasi dokumen ijazah dan transkrip nilai S1.

        f. Menyusun resume/CV, Letter of Statement, Letter of Purpose, Essay dan                 dokumen syarat pendaftaran lainnya.

        g. Melaporkan dan memverifikasi jurusan program studi yang dipilih sesuai                 dengan kebijakan hasil pemetaan kompetensi pada Biro SDM BKN.

        h. Menyusun dan mengirimkan surat permohonan rekomendasi yang akan                    menjadi dokumen syarat pendaftaran.

        i. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait isu judul riset yang hendak                    dilakukan saat melakukan studi lanjutan.

4.    Memperoleh peningkatan kompetensi teknis yang berguna kelak dalam proses  studi melalui kelas College Prep.

        a. Dapat melaksanakan penelitian, riset, penulisan tesis dan jurnal ilmiah                     menggunakan alat bantu A.I dan aplikasi pendukung lainnya.

        b. Mampu memahami kebudayaan di negara tujuan studi / Amerika Serikat                   melalui cross culture class.

        c. Memahami dan mampu melakukan presentasi ilmiah dalam bahasa inggris.

        d. Memahami dan mempraktekkan penulisan berbagai berkas administrasi yang            dibutuhkan saat pendaftaran kuliah.

SIMPULAN DAN SARAN

1.    SIMPULAN

Kegiatan yang saya ikuti sangatlah berguna mengingat saya sebagai alumni dari perguruan tinggi lokal belum memahami terkait prosedur maupun berbagai hal yang perlu disiapkan sebelum melanjutkan studi di luar negeri. Melalui pembekalan afirmasi saya juga mendapat kesempatan untuk bertemu banyak generasi muda Indonesia yang kemudian membangkitkan semangat dan menata visi saya dalam memajukan Papua sehingga dapat setara dengan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu melalui pengalaman yang saya peroleh dan peserta lainnya yang berasal dari instansi kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Hukum dan Ham, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, dan instansi pemerintah daerah lainnya yang juga ikut serta dalam kegiatan ini hendaknya dapat menjadi pemantik semangat generasi muda BKN lainnya terutama putra/putri asli Papua untuk mengikuti program beasiswa yang sama.

Saya sangat mengucap syukur atas kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan lewat kesempatan dan komitmen Bapak/Ibu Pimpinan Badan Kepegawaian Negara dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi saya selaku ASN muda Papua yang berkarier di tengah instansi penyelenggara pembinaan dan pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Kiranya dukungan Bapak/Ibu dapat memacu saya untuk semakin berkarya demi kemajuan Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pemangku amat pelaksana teknis manajemen Aparatur Sipil Negara demi mewujudkan Indonesia emas kedepannya.

2.    SARAN

Beranjak dari pengalaman berharga yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan ini saya berharap kedepannya semakin banyak generasi muda PNS BKN yang juga mendapatkan peluang yang sama untuk melanjutkan studi demi meningkatkan kapabilitas organisasi dan institusi. Sekiranya lewat semua itu penyelenggaraan pengembangan kompetensi guna memenuhi tantangan pelaksanaan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen talenta ASN nasional yang ideal dapat terwujud.

PESERTA KEGIATAN (Class Adelaide)

Keterangan: Suasana ujian IELTS Tryout - Adelaide Class - 2024

Keterangan : Suasana Writing Class - Adelaide Class - 2024

Link Materi Pendukung

Some Web Based Applications for Learning:

CambridgeLearningCenter:

https://www.cambridgeenglish.org

Speaking&Improve:

https://speakandimprove.com/

Write&Improve :

https://writeandimprove.com/

Speaking MockUp Sample Audio (Mr.Mike) :

https://www.toeflresources.com/speaking-section/toefl-speaking-samples/

Listening Practice (Mrs. Siska S.) :

https://practicepteonline.com/ielts-listening-tests/

TextBook IELTS Prep :

https://drive.google.com/file/d/10egRwyQSY7jalp0wm2_mL7saKWuebMyb/view?usp=sharing

Cambridge Materials Complete ( 1 - 7):

https://drive.google.com/drive/folders/1niHG6PUAZZsJ3DGLfvC93h57a3IKm2Dk?usp=sharing

IDP Mockup Test

https://ielts.idp.com/nigeria/prepare/ielts-test-preparation-practice-tests-material

IOT Mockup Test

https://ieltsonlinetests.com

Additional Materials

https://howtodoielts.com/

Takeaway Books

Folder - Google Drive

MIMPI - PB LPDP Speaking Practice Class - July 10th 2024

MIMPI

By. Syonten Hindom

Pengayaan Bahasa LPDP

Jakarta, July 10th 2024

Adelaide Class 

Pagi berlalu singkat malam lama tiba tanpa sempat menjawab pertanyaan 

Terngiang jauh dikenang dalam direnungkan di nuansa keramaian.

Apakah mungkin mereka telah berpaling dan lama melupakan.

Tentang arti asa dan karsa demi kebanggaanmu demi jamuan duniawi yang semu.

Bagai merangkak bangkit dari kubur tua demi kesempatan hidup kedua

Apakah saya harus terus berlari mengejar angin wambrau dan berakhir tragis di marau ?

Apakah saya harus berhenti mengharapkan matahari terbit terbit terbenam dari di pantai triton?

 Saya berharap tidak pernah melupakan impian yang selalu membangunkan pagi hariku dan mengganggu tidur lelapku.

Saya berharap segera tiba di petang hari menyaksikan burung cenderawasih terbang melintasi negeri.

Menyongsong harapan pasti bagi dunia yang tengah bangkit menantang macan.

Makna Puisi

Banyak pertanyaan yang timbul di benak setiap orang tentang berbagai hal yang terjadi ditengah masyarakat namun seringkali kita tidak menemukan jawaban yang pasti. Generasi muda kita semakin kehilangan tujuan dan arah mulia makna hidup untuk berdampak positif terhadap lingkungannya. Namun tiada salahnya bagi kita untuk  menantikan kesempatan untuk merubah segalanya. Karena hanya kita yang terpanggil dan terpilih yang dapat merubah segalanya. Karenanya kita harus selalu berharap dan tidak pernah menyerah mencapai Impian. Sebab saatnya telah tiba bagi kami dari timur Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam kesiapan bangsa dan negara berkompetisi secara global - Indonesia sebagai macan asia.

English Translation

Morning passes brief, night arrives long, without a chance to answer questions. 

Echoing far, remembered deep, contemplated within the bustling ambiance.

 Is it possible they have turned away, long forgotten, About the meaning of hope and will, for your pride, for the illusory worldly feast? 

Like crawling up from an ancient grave, for a second chance at life. 

Must I keep running, chasing the wambrau wind, ending tragically in marau? 

Must I stop hoping for the sun to rise, rise, set from the triton beach?

 I hope to never forget the dreams that always wake my mornings and disturb my deep sleep. 

I hope to soon arrive at dusk, witnessing the birds of paradise fly across the land. 

Welcoming certain hope for a world rising to challenge the Asian tiger.

Lyrics of Song Created by A.I

Morning fades too fast, night lingers long,

Questions hang in air, an unanswered song.

Echoes of the past, memories so deep,

In crowded streets, my thoughts I keep.

Have they turned away, forgotten all we knew?

The hopes we held, the dreams we once pursued.

For fleeting pride, for worldly, empty gain,

Like crawling from a grave, to life's domain.

Must I chase the wind, a restless flight?

Or lose the hope for dawning light?

I pray to never lose the dreams that wake,

My mornings bright, for goodness sake.

Have they turned away, forgotten all we knew?

The hopes we held, the dreams we once pursued.

For fleeting pride, for worldly, empty gain,

Like crawling from a grave, to life's domain.

Soon may dusk arrive, the paradise birds soar,

Across the land, forevermore.

A hopeful world, with courage to defy,

A rising dawn, beneath a tiger's eye.

Rising, rising, rising high,

A new day dawns beneath the sky.

Rising, rising, never die,

The dreams within, will never lie.

Download Song (Dream)

Risiko dan Konsekuensi Implementasi E-Kinerja di Papua Tahun 2024

 

Telaahan Staf Fasilitasi Kinerja ASN

Kantor Regional IX BKN Jayapura

tentang

Risiko dan Konsekuensi Implementasi E-Kinerja di Papua

 

 

I.             Persoalan

Rendahnya tingkat implementasi penyusunan SKP melalui aplikasi E-Kinerja BKN diukur melalui tampilan pada dashboard e-kinerja BKN secara nasional dan masih adanya instansi pemerintah daerah yang belum mengajukan permohonan adopsi penggunaan serta penunjukkan pegawai selaku Admin E-Kinerja Instansi (6 Instansi).

(Kondisi terakhir tahun 2023)

 

II.            Pranggapan

Terdapat beberapa dugaan yang dapat menjadi penyebab kurang optimalnya pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2023.

 

1.    Faktor Eksternal

a.    Pengawasan dari Instansi Terkait - Lintas institusi/K/L

Belum adanya penegasan tentang kebijakan pemberian penghargaaan (TPP) dan sanksi berdasarkan kinerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

b.    Dukungan Pimpinan - Kebijakan

Rendahnya dukungan pimpinan daerah terhadap program prioritas nasional di bidang manajemen ASN yang hanya dipandang sebagai administrasi kepegawaian semata.

c.    Budaya Kerja - Patologi Birokrasi

Pemahaman ASN secara luas sebagai penerima layanan kepegawaian yang harus senantiasa dipenuhi haknya tanpa mempertimbangkan kewajiban yang harus dijalankan sehingga banyak ASN tidak berperan aktif mencari informasi, menyiapkan berkas dan memiliki akses layanan digital MyASN.

d.    Literasi Digital - Transformasi Digital

Tidak semua pihak pemangku kepentingan eksternal mengetahui unsur kewajiban dan aspek kemanfaatan dari penggunaan aplikasi e-kinerja dan kaitanya dengan pengimplementasian Si-ASN sebagai platform tunggal pelayanan kepegawaian.

e.    Diseminasi Kebijakan Nasional - Harmonisasi Peraturan

Belum dipahaminya prinsip dan ketentuan terkini tentang keharusan SPBE yang terintegrasi dalam pelayanan Manajemen Kepegawaian ASN sesuai amanat peraturan perundang-undangan terkait.

(UU 5 Tahun 2014 jo. UU 20 Tahun 2023 tentang ASN)

f.     Kebijakan Otonomi Khusus Papua - Rendahnya kualitas deregulasi kebijakan

Pemahaman yang salah terhadap kebijakan otonomi khusus Papua dan terkait batas kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah.

 

2.    Faktor Internal terkait peran BKN.

a.    Pembinaan Manajemen ASN

Pembinaan Manajemen ASN saat ini belum bertransformasi karena terkesan tidak mendorong pengenalan digital enviroment dalam lingkungan kerja ASN (Penerapan Digitalisasi Probis). Kenyataan bahwa Pembinaan Sistem Manajemen Kinerja ASN yang kurang berfokus pada prinsip dasar yang telah digunakan dalam aplikasi dan operasional aplikasi sehingga terkesan sampai dengan saat ini banyak pengguna bahkan admin kinerja sekalipun tidak sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi e-kinerja BKN yang sesungguhnya berakar dari prinsip dasar yang diatur dalam PerMENPANRB No.6 dan 7 Tahun 2023 terkait teknis pengelolaan kinerja ASN serta pola kerjanya.

b.    Pelayanan Kepegawaian ASN

Digitalisasi pelayanan kepegawaian belum didukung oleh tata kelola dokumentasi, kearsipan dan data kepegawaian yang lengkap menjadi penyebab sulitnya mengimplementasikan sistem yang menggunakan basis data kepegawaian pada instansi (Si-ASN Instansi). Hal lainnya yang menjadi penghambat respon instansi terhadap kebijakan BKN yakni pelayanan kepegawaian ASN yang terkesan menimbulkan berbagai pertanyaan karena perbedaan standar layanan antar unit pemberian layanan, salah satu contoh kasus yang cukup fatal adalah pemberian kesempatan bagi instansi pemerintah daerah untuk melakukan rekonsiliasi data kinerja melalui portal rekon pada Si-ASN BKN yang terkesan menyalahi ketentuan SE BKN No.16 Tahun 2023.

 

3.    Faktor Manajerial

Pengimplementasian kebijakan manajemen ASN terkait erat dengan teknis komponen manajerial (Mooney James D) seperti:

a.    Men

Keterbatasan SDM yang memenuhi syarat kualifikasi untuk membina pengelolaan Manajemen Kinerja ASN sehingga harus menggunakan metode TOT yang berkualitas.

b.    Facilites

Keterbatasan sumber daya/fasilitas dalam mendukung proses pembinaan sistem Manajemen Kinerja ASN secara digital yang hanya dilakukan secara tatap muka (luring) belum dioptimalkan dalam penyampaian secara daring.

c.    Methods

Keterbatasan metode yang dipakai untuk melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang Manajemen Kepegawaian yang lebih berorientasi pada causal efek (reward and punishment) daripada aspek kemanfaatan bagi pegembangan kompetensi/karier ASN.

 

4.    Force Majeure

Pengimplementasian kebijakan digitalisasi manajemen ASN telah didorong secara optimal namun pada kenyataannya terdapat beberapa faktor yang menghambat prosesnya dan hal tersebut diluar kendali dan kewenangan BKN, ASN dan Pengelola Kepegawaian diantaranya :

a.    Ketersediaan dan aksebilitas sarpras pendukung.

Ketersediaan perangkat kerja yang mendukung seperti komputer, aksebilitas jaringan internet serta lokasi tempat kerja yang tidak ideal menjadi hambatan tersendiri dan hal ini diluar kendali instansi pembina manajemen ASN.

b.    Keterbukaan informasi publik.

Terindikasi sampai dengan saat ini banyak ASN di Papua yang belum mengetahui sama sekali terkait pentingnya penggunaan berbagai akses digital yang merupakan haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, salah satunya karena rendahnya tingkat penerapan prinsip keterbukaan informasi publik.

c.    Bencana alam dan isu keamanan.

Bencana alam dan isu keamanan menjadi alasan mendasari mengapa seringkali upaya penegakan dan implementasi kebijakan manajemen ASN menjadi ancaman tersendiri bagi pemangku kepentingan terkait seperti pengelola kepegawaian bahkan ASN secara umum.

d.    Konflik pribadi.

Benturan kepentingan dan aspek penyalahgunaan kewenangan seringkali menjadi salah satu kendala rendahnya upaya penyampaian informasi penting yang seharusnya tersedia setiap saat bagi para ASN.

I.             Fakta yang Mempengaruhi

1.    Mayoritas dan Minoritas Generasi ASN.

Sumber Data : Buku Statistik ASN, BKN (2023)

 

Berdasarkan kondisi data statistik ASN di tahun 2023 didominasi oleh Gen Y dan Gen X namun khusus di Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan jumlah ASN berjenis kelamin Laki-Laki lebih dominan daripada jumlah ASN berjenis kelamin Perempuan. Masing-masing generasi memilik karakteristik masing-masing namun perpaduan antara ASN Generasi X (Work Life Balance) dan Y (Freedom and Flexibility) sebenarnya akan sangat apik apabila dapat dipadupadankan mempercepat proses reformasi  birokrasi dan digitalisasi manajemen ASN.

Sumber: The Generation Gap and Emloyee Relationships, Research Gate (2017)

2.    Tingkat Pemerataan Akses dan Kegunaan Jaringan Internet

Sumber Data : Statistik Telekomunikasi Indonesia, BPS (2022)

 

Berdasarkan tingkat pemerataan akses internet per usia dibandingkan antar wilayah lain di timur Indonesia tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok. Namun secara umum usia pengguna internet rata-rata berada di rentang generasi x dan y. Satu hal yang memprihatinkan adalah kegiatan utama yang dilakukan selama mengakses internet yang rata-rata didominasi oleh sosial media secara non formal dan sekolah secara formal. Sedangkan kegunaan dalam bekerja masih berada diurutan kedua setelah sekolah. Hal yang menarik adalah jumlah BTS di Papua dan Papua Barat yang melebihi daerah lain di Indonesia.

 

3.    Tingkat Literasi Digital

Sumber Data : Hasil Pengukuran Indeks Literasi Digital, Kominfo (2021)

Secara nasional, akses sinyal internet semakin terjangkau. Akan tetapi jaringan internet  yang tidak stabil sehingga koneksi sering terputus masih menjadi kendala utama. Selain  itu kebanyakan orang pada tahun 2021 merogoh kantong Rp 50.000 – Rp 100.000 per bulan  untuk akses internet. Komunikasi lewat pesan singkat dan bersosial media menjadi aktivitas  utama para responden ketika berselancar di internet. Media sosial menjadi sumber utama masyarakat untuk mengakses informasi sedangkan  televisi merupakan sumber yang paling dapat dipercaya. Alasannya adalah informasi dan  data yang disediakan jelas dan lengkap. Namun dalam hal mencerna berita, baik kebiasaan  negatif maupun kebiasaan positif cenderung menurun untuk dilakukan pada tahun 2021.

 

. Pada pengukuran Indeks Literasi Digital tahun 2021, literasi digital Indonesia termasuk ke  dalam kategori sedang dengan skor indeks 3,49. Skor Pilar Digital Skill adalah 3,44, Pilar  Digital Ethics 3,53, Pilar Digital Safety 3,10, dan Pilar Digital Culture 3,90. Pilar Digital Culture  merupakan pilar dengan skor tertinggi, sedangkan pilar Digital Safety adalah pilar paling  rendah.

 

Indeks Literasi Digital ini dianalisis berdasarkan beberapa faktor terkait karakteristik dan juga  profil responden. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki cenderung lebih banyak yang memiliki  indeks literasi digital di atas rata-rata nasional dibandingkan perempuan. Dilihat dari kategori  usia, semakin muda usianya cenderung lebih banyak yang memiliki indeks literasi digital di  atas rata-rata nasional dibandingkan usia yang lebih tua.

 

4.    Indeks Ber-AKHLAK

Sumber : Indeks BerAKHLAK Nasional, KEMENPANRB, 2022

 

Survei Indeks BerAKHLAK Tahun 2022 telah selesai digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hasil survei menunjukkan rata-rata indeks implementasi core values BerAKHLAK di 442 instansi pemerintah yang memenuhi syarat minimum responden adalah 60,9 persen atau di kategori B yaitu Cukup Sehat.  

Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kementerian PANRBmenjelaskan nilai Akuntabel mendapatkan nilai tertinggi dari keseluruhan implementasi nilai BerAKHLAK. Di dalam turunan nilai/perilaku Akuntabel, perilaku Bertanggung Jawab mendapatkan votes terbanyak. Sementara dalam nilai Adaptif yang mendapat nilai implementasi terendah, Siap Menghadapi Perubahan menjadi turunan perilaku yang mendapatkan votes paling sedikit.

 

“Jika dilihat secara keseluruhan, budaya yang sudah kuat adalah Akuntabel yaitu Bertanggung Jawab. Dan hal yang masih perlu dioptimalkan atau belum terasa jelas di dalam budaya ASN adalah Adaptif khususnya dalam perilaku Kesiapan dalam Menghadapi Perubahan,” imbuhnya.

 

Meskipun hasil tersebut merupakan analisis atas keseluruhan 442 instansi pemerintah, tiap instansi dapat menunjukkan nilai implementasi yang berbeda-beda sesuai dengan situasi di masing-masing budaya kerja. Jika sudah mendapatkan laporan hasil survei, masing-masing instansi bisa fokus pada nilai-nilai yang perlu dioptimalkan atau diperbaiki ke depannya.

 

I.             Analisis

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan “bowtie method” (James T. Reason) menggunakan berbagai gambaran risiko yang ada serta dampak dan peluang yang dapat dihadirkan sebagai mekanisme untuk perumusan kebijakan yang lebih komprehensif. Karena yang hendak saya dorong adalah bagaimana kita dapat mencegah timbulnya ancaman dan mengelola kendala yang hadir dalam proses pengimplementasian aplikasi E-Kinerja BKN di wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura.

 

Salah satu faktor yang memegang peranan penting sebagaimana dijelaskan pada berbagai tren data dan fakta menunjukkan bahwa letak kelemahan ASN sebenarnya pada diri sendiri yang terkesan belum mau menerima perubahan yang ada. Walaupun demikian banyak juga ASN yang merupakan bagian dari masyarakat senantiasa menggunakan perangkat komputasi, gadget dan akses internet hanya sebagai hiburan semata dan tidak mempertimbangkan kegunaannya untuk keperluan kantor yang di saat ini beralih perlahan-lahan tata laksananya (probis) dan kelengkapannya secara digital.

 

Satu hal yang mungkin perlu menjadi komitmen bersama adalah bagaimana semua pihak mendorong meningkatnya budaya bekerja secara digital dan mulai meninggalkan cara-cara tradisional seperti persuratan dengan tanda tangan basah menjadi tanda tangan digital. Karena tanpa adanya pergerakan perubahan budaya mustahil bagi kita mendorong ASN untuk mendayagunakan segenap potensi dan peralatan kerja yang telah mereka miliki selama ini. Secara formal hal ini juga perlu dikawal dengan pemberian kebijakan bertahap menyesuaikan dengan kondisi yang ada sebagaimana amanat Otonomi Khusus Papua yang lebih pada upaya menciptakan berbagai kebijakan khusus yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan lokal tanpa merupakan nilai luhur kearifan lokal setempat.

 

Berikut merupakan gambaran risiko dan konsekuensi yang mungkin muncul beserta berbagai tahapan untuk menyelesaikan hal tersebut.

 

 Keterangan : 

Setiap konsekuensi maupun ancaman yang timbul sebagai profil risiko akan dikelola secara bertahap dimulai dari level 1 (Recovery / Preventif Barrier 1 s/d 5 atau 6). Barrier atau batasan ditetapkan secara bertingkat dimana level I dijadikan tindakan awal dan akan dilanjutkan pada level kedua sampai level terakhir yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kanreg IX BKN Jayapura.

CONSEQUENCE & RECOVERY BARRIER

5 LEVEL

Prediksi Kendala di Tahun 2024

Prediksi Kendala di Tahun 2025

Prediksi Kendala di Tahun 2026

THREAT & PREVENTIVE BARRIER

6 LEVEL

FORCE MAJEURE

RESIKO EKSTERNAL

RESIKO INTERNAL

RESIKO MANAJERIAL

Klik Link Berikut untuk membuka file dalam format Ms. Excel 

BAGAN BOWTIE – E-KINERJA PAPUA TAHUN 2024

I.             Simpulan

Berdasarkan hasil telaah dan data pendukung dapat saya simpulkan bahwa kunci kesuksesan dan solusi atas permasalahan minimnya capaian kinerja pengimplementasian e-kinerja BKN tahun 2023 terhadap instansi di wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura terdiri dari variabel yang dapat dikontrol seperti risiko maupun tidak dikontrol yakni dampak dalam kurun waktu tertentu (tidak pasti).  

Dengan mempertimbangkan nilai patriarki yang berlaku di budaya dan adat Papua, didukung oleh besarnya jumlah ASN yang berjenis kelamin laki-laki dan laju pertumbuhan penggunaan internet saya menyimpulkan hadirnya peluang yang besar dalam pengimplementasian e-kinerja BKN. Hanya saja perubahan yang perlu di dorong bukan pada pengenalan dan penggunaan aplikasi namun dimulai dari komitmen pimpinan (BKN dan Instansi) untuk mendukung diseminasi kebijakan dan memrioritaskan peningkatan kemampuan literasi digital ASN. Hal ini hanya dapat terjadi apabila terjalin kerja sama yang harmonis sesuai dengan amanat reformasi birokrasi yang fleksibel dan kolaboratif.

II.            Saran

Saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan sesuai dengan kesimpulan saya berdasarkan prinsip yang bersumber dari “Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik”  sebagaimana diatur dalam PerMENPAN-RB No. 1 Tahun 2022, dapat dibagi dalam beberapa aspek, diantaranya.

 

a.    Aspek Keadilan

Berpijak pada prinsip penyelenggaraan otonomi khusus di Papua keadilan dalam pemberian kebijakan terkait pengimplementasian e-kinerja haruslah yang berorientasi pada upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN disertai dengan pemberian pemahaman dengan mempertimbangkan kondisi yang ada sehingga kebijakan yang ada haruslah sebagai bentuk transisi awal menuju bentuk ideal yang berlaku secara nasional.

b.    Apek Partisipasi

Setiap pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan baik penerima dan pemberi layanan pada hakikatnya memilik perannya masing-masing sehingga senantiasa harus dilibatkan dalam berbagai tahapan transformasi digitalisasi manajemen ASN di Papua salah satunya adalah lewat publikasi lintas media tentang berbagai perubahan terkini tentang manajemen ASN yang dapat mudah dipahami oleh kalangan masyarakat luas.

c.    Aspek Akuntabilitas

Pengaplikasian Manajemen Kinerja ASN melalui E-Kinerja BKN lebih dari sekedar teknis menginput aplikasi karena merupakan wujud kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya mekanisme pengunggahan / penautan link eviden. Tetapi kedepannya aspek akuntabiltas harus tampak pada tahapan intervensi rencana kerja yang terjadi serta pemberian penghargaan berupa TPP berbasis laporan kinerja.

d.    Aspek Transparansi

Setiap ASN berhak menerima informasi, penjelasan tentang kebijakan, mengajukan pengaduan dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

e.    Aspek Berdaya guna

E-Kinerja BKN sekiranya dapat menjadi pemantik tercapainya berbagai sasaran pengimplementasian fasilitasi SPBE pemerintah seperti, tanda tangan digital, sistem kearsipan dinamis dan sebagainya.

f.     Aspek Aksebilitas

Sesuai dengan amanat peraturan teknis tentang Si-ASN dan road map pengembangan SPBE di bidang pelayanan dan pembinaan manajemen ASN sudah jelas memberi amanat bagi BKN dan pengelola kepegawaian selaku wali data dan ASN dalam kedudukannya sebagai pemilik atau produsen data sehingga wajib hukumnya bagi setiap pengelola kepegawaian memastikan para ASN dapat mempergunakan layanan kepegawaian secara digital sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Demikian telaah ini dibuat sebagai hasil analisa yang sekiranya dapat berguna dalam pembobotan rencana aksi maupun perumusan kebijakan teknis pengimplementasian E-Kinerja BKN dalam mendorong hadirnya birokrasi digital di tanah Papua.

 

Jayapura, 24 Januari 2024