Melampaui Ilusi Kapital: Saham Ulayat dan Kedaulatan Ekonomi Papua

Wilayah Regional Papua saat ini tengah melintasi babak baru transformasi struktural yang sangat masif di berbagai sisi. Kebijakan pemekaran beberapa provinsi baru bukan sekadar langkah administratif, melainkan sebuah ikhtiar strategis untuk memotong rentang birokrasi yang selama ini terlalu panjang. Dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB), harapan besar digantungkan pada optimalisasi Otonomi Khusus (OTSUS) serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029 yang difokuskan pada pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok kampung.

Meskipun demikian, di tengah gelombang Proyek Strategis Nasional (PSN) dan aliran modal yang begitu deras, kita masih dihadapkan pada sebuah paradoks yang saya sebut sebagai "Ilusi Kapital". Ini adalah sebuah kondisi di mana injeksi dana besar justru gagal menjawab akar kemiskinan karena absennya integritas institusional. Data statistik penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam periode 2024 hingga 2026 secara konsisten menunjukkan bahwa instansi pemerintah daerah masih menjadi episentrum kebocoran anggaran. Kasus dugaan penyelewengan dana desa di Lanny Jaya senilai Rp 168 miliar pada akhir 2024 hanyalah puncak gunung es dari rapuhnya pengawasan di tingkat tapak.

Oleh karena itu, menghadirkan kerangka struktural yang kuat adalah sebuah keharusan mutlak. Sebab perlu disadari bahwa pembangunan yang megah sekalipun berisiko memicu apa yang pernah dikhawatirkan oleh ekonom Milford Bateman sebagai proses "Wall Street-isasi" ekonomi lokal. Dalam skema ini, kapital atau kekayaan hanya berputar di level elit, sementara masyarakat marjinal tetap terjerat dalam perangkap kemiskinan yang sulit diputus sehingga pembangunan yang lebih inklusif sangat dibutuhkan.

Mandat Hukum dan Kemitraan Saham Ulayat

Secara legal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua telah memberikan mandat tegas untuk melindungi hak dasar Orang Asli Papua. Hal ini semakin diperkuat dengan sebagaimana contoh untuk wilayah Provinsi Papua, dimana terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor  5 Tahun 2022 mengenai pemberdayaan kelembagaan masyarakat hukum adat. Regulasi ini bukan sekadar simbol, melainkan kerangka operasional konkret yang memberikan kepastian hukum dan pemberdayaan melalui mekanisme identifikasi hingga penetapan (Pasal 3, 4, dan 12), serta penguatan hak komunal atas sumber daya dan kompensasi yang adil (Pasal 15, 16, 17, dan 27). Fondasi legal tersebut menjadi landasan untuk mentransformasi hak ulayat dari skema kompensasi atau CSR yang bersifat jangka pendek menjadi penyertaan saham dalam kemitraan usaha yang berkelanjutan. Model integrasi ekonomi ini telah terbukti efektif melalui skema Indigenous Land Use Agreements (ILUA) di Australia, di mana masyarakat adat memperoleh royalti, kepemilikan saham, dan peran strategis dalam tata kelola proyek. Oleh karena itu, legalitas adat di Papua harus diposisikan sebagai instrumen utama menuju transformasi ekonomi struktural berbasis kepemilikan, melampaui sekadar perlindungan administratif formal.

Transformasi ini menuntut perubahan paradigma radikal: masyarakat adat tidak boleh lagi diposisikan hanya sebagai penerima ganti rugi atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) ketika ada perusahaan yang beroperasi di wilayah ulayatnya. Kita dapat bercermin pada keberhasilan pendaftaran tanah adat di Bali yang dikaji oleh Made Oka Cahyadi Wiguna pada 2019. Di Papua, pengakuan legalitas tanah ulayat harus dikonversi menjadi penyertaan modal yang nyata. Tentu, hal ini membutuhkan kerja keras kolaboratif antara Majelis Rakyat Papua (MRP), kelompok masyarakat adat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memformalitasi kelembagaan dan tanah adat.

Secara ekonomi, pemerintah dan sektor swasta wajib beralih dari model kompensasi konvensional menuju sistem kemitraan strategis melalui pembentukan entitas bisnis bersama (Joint Venture) atau Special Purpose Vehicle (SPV) yang mengadopsi prinsip Indigenous Land Use Agreement (ILUA). Dalam skema ini, masyarakat adat tidak lagi diposisikan sebagai penonton, melainkan pemegang saham sah yang berdampingan dengan korporasi multinasional untuk mengamankan kekayaan lintas generasi (intergenerational wealth). Dividen yang dihasilkan harus menjadi mesin finansial mandiri guna menjamin akses pendidikan dan kesehatan berkualitas bagi anak cucu pemilik ulayat secara berkelanjutan. Lebih dari sekadar profit, model ini adalah instrumen transfer pengetahuan teknis dan manajerial yang krusial untuk melahirkan korporasi besar berbasis masyarakat adat, sebagaimana salah satu contoh nyata yang sekiranya dapat juga menjadi contoh bagi kita, yaitu Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (PT Yombe Namblong Nggua) di Kabupaten Jayapura, sebagai bukti bahwa kedaulatan ekonomi adat adalah kunci transformasi struktural di Papua.

Hilirisasi, HAKI, dan Akses Pasar

Kedaulatan ekonomi mustahil tercapai tanpa intervensi pada rantai nilai ekonomi. Pemberdayaan harus mampu membuka akses pemasaran dan diversifikasi produk. Ambillah contoh komoditas pinang. Jika selama ini hanya dipasarkan secara tradisional oleh mama-mama Papua, riset Kementerian Pertanian pada 2024 menunjukkan bahwa pinang memiliki potensi ekspor tinggi sebagai bahan baku industri farmasi global. Contoh lainnya, seperti keberhasilan ekspor 17 ton tuna olahan ke Amerika Serikat yang dicatat Pemerintah Provinsi Papua pada 2026, juga menjadi bukti bahwa industri non-ekstraktif bisa menjadi tulang punggung ekonomi.

Keberlanjutan ekonomi kerakyatan di Papua secara fundamental bergantung pada perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) seperti noken, motif tekstil etnik, hingga produk kreatif digital sebagai aset intangible yang bernilai tinggi. Merujuk pada rezim perlindungan Sui Generis yang diusung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta kerangka kerja WIPO terkait Traditional Cultural Expressions (TCE), Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) harus diposisikan sebagai pilar kedaulatan ekonomi, bukan sekadar pelestarian folklor.

Urgensi yang tak kalah penting selain sisi kelembagaan dan akuntabilitas pemerintah adalah proteksi hak kekayaan intelektual (budaya) yang menjadi krusial di tengah maraknya fenomena komodifikasi budaya oleh aktor korporasi global; sebagai contoh, kontroversi pemanfaatan motif Asmat oleh merek transnasional seperti Adidas menyingkap adanya asimetri kekuasaan dalam mekanisme benefit-sharing. Tanpa regulasi yang ketat, kekayaan budaya rentan terhadap ekstraksi ekonomi yang bersifat eksploitatif tanpa adanya royalti bagi masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional. Dalam konteks ini, institusi seperti Koperasi Merah Putih melalui program berbasis ekonomi kerakyatan dan Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMA) dalam konteks kampung adat (Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3, Tahun 2022) berperan strategis sebagai institutional intermediary yang mengadopsi model “Social Business Muhammad Yunus (2008)”. Melalui sintesis antara profesionalisme manajemen perbankan dan visi keadilan distributif, lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai fasilitator bisnis yang menjamin bahwa akses pasar global bertransformasi menjadi kesejahteraan konkret bagi masyarakat marjinal, sekaligus membentengi hak moral dan ekonomi adat dari ancaman apropriasi budaya.

Literasi, Intelektual Muda, dan Transparansi

Efektivitas seluruh sistem pembangunan ini pada akhirnya sangat bergantung pada pengawasan publik. Hal ini sejalan dengan penegasan Wakil Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI pada awal tahun 2026, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dana Otonomi Khusus (Otsus) yang terukur melalui data serta didukung oleh interoperabilitas sistem informasi. Namun, transparansi tidak dapat dimaknai semata sebagai publikasi angka anggaran. Ia membutuhkan keterlibatan aktif berbagai aktor sebagaimana diamanatkan dalam Otonomi Khusus, mulai dari lembaga masyarakat adat di tingkat akar rumput hingga representasi kultural-politik seperti Majelis Rakyat Papua (MRP). Karena itu, penguatan literasi publik menjadi krusial agar masyarakat adat dan lembaga adat memiliki kapasitas untuk memahami, mengawasi, dan menilai arah pembangunan secara kritis. Dalam konteks ekonomi, langkah ini harus ditopang oleh formalisasi tanah adat sebagai dasar legal untuk memperkuat posisi tawar masyarakat adat, sekaligus membuka jalan bagi integrasi kelembagaan adat ke dalam Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMA). Skema ini kemudian perlu diperkuat melalui model pembiayaan inklusif yang terinspirasi dari konsep social business Muhammad Yunus melalui Grameen Bank, dengan dukungan akses permodalan dari Bank Papua agar manfaat ekonomi benar-benar menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.

Menyinggung dimensi demokrasi, peran mahasiswa, akademisi, dan institusi seperti Universitas Cenderawasih menjadi krusial dalam menghadirkan kajian yang berbasis bukti, kritis, dan solutif, sekaligus menjaga agar diskursus pembangunan tidak terjebak pada kritik tanpa arah. Ketika masyarakat adat bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) memahami kinerja pemerintah, menyadari hak-haknya, dan merasakan manfaat pembangunan secara nyata, maka jarak antara negara dan rakyat akan semakin menyempit, resistensi sosial menurun, serta ruang manipulasi politik kian terbatas. Dalam kerangka ini, pembangunan Papua perlu dipahami sebagai orkestrasi pentahelix yang mengintegrasikan akuntabilitas, representasi adat, formalisasi tanah ulayat, serta akses pembiayaan yang adil melalui BUMA dan Bank Papua, sehingga kemakmuran tidak berhenti sebagai slogan, melainkan terwujud sebagai realitas yang bermartabat bagi seluruh masyarakat Papua dalam bingkai Otonomi Khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterangan : Link Berita maupun referensi terkait dapat diakses melalui Link yang tersedia pada artikel