MIMPI - PB LPDP Speaking Practice Class - July 10th 2024

MIMPI

By. Syonten Hindom

Pengayaan Bahasa LPDP

Jakarta, July 10th 2024

Adelaide Class 

Pagi berlalu singkat malam lama tiba tanpa sempat menjawab pertanyaan 

Terngiang jauh dikenang dalam direnungkan di nuansa keramaian.

Apakah mungkin mereka telah berpaling dan lama melupakan.

Tentang arti asa dan karsa demi kebanggaanmu demi jamuan duniawi yang semu.

Bagai merangkak bangkit dari kubur tua demi kesempatan hidup kedua

Apakah saya harus terus berlari mengejar angin wambrau dan berakhir tragis di marau ?

Apakah saya harus berhenti mengharapkan matahari terbit terbit terbenam dari di pantai triton?

 Saya berharap tidak pernah melupakan impian yang selalu membangunkan pagi hariku dan mengganggu tidur lelapku.

Saya berharap segera tiba di petang hari menyaksikan burung cenderawasih terbang melintasi negeri.

Menyongsong harapan pasti bagi dunia yang tengah bangkit menantang macan.

Makna Puisi

Banyak pertanyaan yang timbul di benak setiap orang tentang berbagai hal yang terjadi ditengah masyarakat namun seringkali kita tidak menemukan jawaban yang pasti. Generasi muda kita semakin kehilangan tujuan dan arah mulia makna hidup untuk berdampak positif terhadap lingkungannya. Namun tiada salahnya bagi kita untuk  menantikan kesempatan untuk merubah segalanya. Karena hanya kita yang terpanggil dan terpilih yang dapat merubah segalanya. Karenanya kita harus selalu berharap dan tidak pernah menyerah mencapai Impian. Sebab saatnya telah tiba bagi kami dari timur Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam kesiapan bangsa dan negara berkompetisi secara global - Indonesia sebagai macan asia.

English Translation

Morning passes brief, night arrives long, without a chance to answer questions. 

Echoing far, remembered deep, contemplated within the bustling ambiance.

 Is it possible they have turned away, long forgotten, About the meaning of hope and will, for your pride, for the illusory worldly feast? 

Like crawling up from an ancient grave, for a second chance at life. 

Must I keep running, chasing the wambrau wind, ending tragically in marau? 

Must I stop hoping for the sun to rise, rise, set from the triton beach?

 I hope to never forget the dreams that always wake my mornings and disturb my deep sleep. 

I hope to soon arrive at dusk, witnessing the birds of paradise fly across the land. 

Welcoming certain hope for a world rising to challenge the Asian tiger.

Lyrics of Song Created by A.I

Morning fades too fast, night lingers long,

Questions hang in air, an unanswered song.

Echoes of the past, memories so deep,

In crowded streets, my thoughts I keep.

Have they turned away, forgotten all we knew?

The hopes we held, the dreams we once pursued.

For fleeting pride, for worldly, empty gain,

Like crawling from a grave, to life's domain.

Must I chase the wind, a restless flight?

Or lose the hope for dawning light?

I pray to never lose the dreams that wake,

My mornings bright, for goodness sake.

Have they turned away, forgotten all we knew?

The hopes we held, the dreams we once pursued.

For fleeting pride, for worldly, empty gain,

Like crawling from a grave, to life's domain.

Soon may dusk arrive, the paradise birds soar,

Across the land, forevermore.

A hopeful world, with courage to defy,

A rising dawn, beneath a tiger's eye.

Rising, rising, rising high,

A new day dawns beneath the sky.

Rising, rising, never die,

The dreams within, will never lie.

Download Song (Dream)

Risiko dan Konsekuensi Implementasi E-Kinerja di Papua Tahun 2024

 

Telaahan Staf Fasilitasi Kinerja ASN

Kantor Regional IX BKN Jayapura

tentang

Risiko dan Konsekuensi Implementasi E-Kinerja di Papua

 

 

I.             Persoalan

Rendahnya tingkat implementasi penyusunan SKP melalui aplikasi E-Kinerja BKN diukur melalui tampilan pada dashboard e-kinerja BKN secara nasional dan masih adanya instansi pemerintah daerah yang belum mengajukan permohonan adopsi penggunaan serta penunjukkan pegawai selaku Admin E-Kinerja Instansi (6 Instansi).

(Kondisi terakhir tahun 2023)

 

II.            Pranggapan

Terdapat beberapa dugaan yang dapat menjadi penyebab kurang optimalnya pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2023.

 

1.    Faktor Eksternal

a.    Pengawasan dari Instansi Terkait - Lintas institusi/K/L

Belum adanya penegasan tentang kebijakan pemberian penghargaaan (TPP) dan sanksi berdasarkan kinerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

b.    Dukungan Pimpinan - Kebijakan

Rendahnya dukungan pimpinan daerah terhadap program prioritas nasional di bidang manajemen ASN yang hanya dipandang sebagai administrasi kepegawaian semata.

c.    Budaya Kerja - Patologi Birokrasi

Pemahaman ASN secara luas sebagai penerima layanan kepegawaian yang harus senantiasa dipenuhi haknya tanpa mempertimbangkan kewajiban yang harus dijalankan sehingga banyak ASN tidak berperan aktif mencari informasi, menyiapkan berkas dan memiliki akses layanan digital MyASN.

d.    Literasi Digital - Transformasi Digital

Tidak semua pihak pemangku kepentingan eksternal mengetahui unsur kewajiban dan aspek kemanfaatan dari penggunaan aplikasi e-kinerja dan kaitanya dengan pengimplementasian Si-ASN sebagai platform tunggal pelayanan kepegawaian.

e.    Diseminasi Kebijakan Nasional - Harmonisasi Peraturan

Belum dipahaminya prinsip dan ketentuan terkini tentang keharusan SPBE yang terintegrasi dalam pelayanan Manajemen Kepegawaian ASN sesuai amanat peraturan perundang-undangan terkait.

(UU 5 Tahun 2014 jo. UU 20 Tahun 2023 tentang ASN)

f.     Kebijakan Otonomi Khusus Papua - Rendahnya kualitas deregulasi kebijakan

Pemahaman yang salah terhadap kebijakan otonomi khusus Papua dan terkait batas kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah.

 

2.    Faktor Internal terkait peran BKN.

a.    Pembinaan Manajemen ASN

Pembinaan Manajemen ASN saat ini belum bertransformasi karena terkesan tidak mendorong pengenalan digital enviroment dalam lingkungan kerja ASN (Penerapan Digitalisasi Probis). Kenyataan bahwa Pembinaan Sistem Manajemen Kinerja ASN yang kurang berfokus pada prinsip dasar yang telah digunakan dalam aplikasi dan operasional aplikasi sehingga terkesan sampai dengan saat ini banyak pengguna bahkan admin kinerja sekalipun tidak sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi e-kinerja BKN yang sesungguhnya berakar dari prinsip dasar yang diatur dalam PerMENPANRB No.6 dan 7 Tahun 2023 terkait teknis pengelolaan kinerja ASN serta pola kerjanya.

b.    Pelayanan Kepegawaian ASN

Digitalisasi pelayanan kepegawaian belum didukung oleh tata kelola dokumentasi, kearsipan dan data kepegawaian yang lengkap menjadi penyebab sulitnya mengimplementasikan sistem yang menggunakan basis data kepegawaian pada instansi (Si-ASN Instansi). Hal lainnya yang menjadi penghambat respon instansi terhadap kebijakan BKN yakni pelayanan kepegawaian ASN yang terkesan menimbulkan berbagai pertanyaan karena perbedaan standar layanan antar unit pemberian layanan, salah satu contoh kasus yang cukup fatal adalah pemberian kesempatan bagi instansi pemerintah daerah untuk melakukan rekonsiliasi data kinerja melalui portal rekon pada Si-ASN BKN yang terkesan menyalahi ketentuan SE BKN No.16 Tahun 2023.

 

3.    Faktor Manajerial

Pengimplementasian kebijakan manajemen ASN terkait erat dengan teknis komponen manajerial (Mooney James D) seperti:

a.    Men

Keterbatasan SDM yang memenuhi syarat kualifikasi untuk membina pengelolaan Manajemen Kinerja ASN sehingga harus menggunakan metode TOT yang berkualitas.

b.    Facilites

Keterbatasan sumber daya/fasilitas dalam mendukung proses pembinaan sistem Manajemen Kinerja ASN secara digital yang hanya dilakukan secara tatap muka (luring) belum dioptimalkan dalam penyampaian secara daring.

c.    Methods

Keterbatasan metode yang dipakai untuk melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang Manajemen Kepegawaian yang lebih berorientasi pada causal efek (reward and punishment) daripada aspek kemanfaatan bagi pegembangan kompetensi/karier ASN.

 

4.    Force Majeure

Pengimplementasian kebijakan digitalisasi manajemen ASN telah didorong secara optimal namun pada kenyataannya terdapat beberapa faktor yang menghambat prosesnya dan hal tersebut diluar kendali dan kewenangan BKN, ASN dan Pengelola Kepegawaian diantaranya :

a.    Ketersediaan dan aksebilitas sarpras pendukung.

Ketersediaan perangkat kerja yang mendukung seperti komputer, aksebilitas jaringan internet serta lokasi tempat kerja yang tidak ideal menjadi hambatan tersendiri dan hal ini diluar kendali instansi pembina manajemen ASN.

b.    Keterbukaan informasi publik.

Terindikasi sampai dengan saat ini banyak ASN di Papua yang belum mengetahui sama sekali terkait pentingnya penggunaan berbagai akses digital yang merupakan haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, salah satunya karena rendahnya tingkat penerapan prinsip keterbukaan informasi publik.

c.    Bencana alam dan isu keamanan.

Bencana alam dan isu keamanan menjadi alasan mendasari mengapa seringkali upaya penegakan dan implementasi kebijakan manajemen ASN menjadi ancaman tersendiri bagi pemangku kepentingan terkait seperti pengelola kepegawaian bahkan ASN secara umum.

d.    Konflik pribadi.

Benturan kepentingan dan aspek penyalahgunaan kewenangan seringkali menjadi salah satu kendala rendahnya upaya penyampaian informasi penting yang seharusnya tersedia setiap saat bagi para ASN.

I.             Fakta yang Mempengaruhi

1.    Mayoritas dan Minoritas Generasi ASN.

Sumber Data : Buku Statistik ASN, BKN (2023)

 

Berdasarkan kondisi data statistik ASN di tahun 2023 didominasi oleh Gen Y dan Gen X namun khusus di Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan jumlah ASN berjenis kelamin Laki-Laki lebih dominan daripada jumlah ASN berjenis kelamin Perempuan. Masing-masing generasi memilik karakteristik masing-masing namun perpaduan antara ASN Generasi X (Work Life Balance) dan Y (Freedom and Flexibility) sebenarnya akan sangat apik apabila dapat dipadupadankan mempercepat proses reformasi  birokrasi dan digitalisasi manajemen ASN.

Sumber: The Generation Gap and Emloyee Relationships, Research Gate (2017)

2.    Tingkat Pemerataan Akses dan Kegunaan Jaringan Internet

Sumber Data : Statistik Telekomunikasi Indonesia, BPS (2022)

 

Berdasarkan tingkat pemerataan akses internet per usia dibandingkan antar wilayah lain di timur Indonesia tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok. Namun secara umum usia pengguna internet rata-rata berada di rentang generasi x dan y. Satu hal yang memprihatinkan adalah kegiatan utama yang dilakukan selama mengakses internet yang rata-rata didominasi oleh sosial media secara non formal dan sekolah secara formal. Sedangkan kegunaan dalam bekerja masih berada diurutan kedua setelah sekolah. Hal yang menarik adalah jumlah BTS di Papua dan Papua Barat yang melebihi daerah lain di Indonesia.

 

3.    Tingkat Literasi Digital

Sumber Data : Hasil Pengukuran Indeks Literasi Digital, Kominfo (2021)

Secara nasional, akses sinyal internet semakin terjangkau. Akan tetapi jaringan internet  yang tidak stabil sehingga koneksi sering terputus masih menjadi kendala utama. Selain  itu kebanyakan orang pada tahun 2021 merogoh kantong Rp 50.000 – Rp 100.000 per bulan  untuk akses internet. Komunikasi lewat pesan singkat dan bersosial media menjadi aktivitas  utama para responden ketika berselancar di internet. Media sosial menjadi sumber utama masyarakat untuk mengakses informasi sedangkan  televisi merupakan sumber yang paling dapat dipercaya. Alasannya adalah informasi dan  data yang disediakan jelas dan lengkap. Namun dalam hal mencerna berita, baik kebiasaan  negatif maupun kebiasaan positif cenderung menurun untuk dilakukan pada tahun 2021.

 

. Pada pengukuran Indeks Literasi Digital tahun 2021, literasi digital Indonesia termasuk ke  dalam kategori sedang dengan skor indeks 3,49. Skor Pilar Digital Skill adalah 3,44, Pilar  Digital Ethics 3,53, Pilar Digital Safety 3,10, dan Pilar Digital Culture 3,90. Pilar Digital Culture  merupakan pilar dengan skor tertinggi, sedangkan pilar Digital Safety adalah pilar paling  rendah.

 

Indeks Literasi Digital ini dianalisis berdasarkan beberapa faktor terkait karakteristik dan juga  profil responden. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki cenderung lebih banyak yang memiliki  indeks literasi digital di atas rata-rata nasional dibandingkan perempuan. Dilihat dari kategori  usia, semakin muda usianya cenderung lebih banyak yang memiliki indeks literasi digital di  atas rata-rata nasional dibandingkan usia yang lebih tua.

 

4.    Indeks Ber-AKHLAK

Sumber : Indeks BerAKHLAK Nasional, KEMENPANRB, 2022

 

Survei Indeks BerAKHLAK Tahun 2022 telah selesai digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hasil survei menunjukkan rata-rata indeks implementasi core values BerAKHLAK di 442 instansi pemerintah yang memenuhi syarat minimum responden adalah 60,9 persen atau di kategori B yaitu Cukup Sehat.  

Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kementerian PANRBmenjelaskan nilai Akuntabel mendapatkan nilai tertinggi dari keseluruhan implementasi nilai BerAKHLAK. Di dalam turunan nilai/perilaku Akuntabel, perilaku Bertanggung Jawab mendapatkan votes terbanyak. Sementara dalam nilai Adaptif yang mendapat nilai implementasi terendah, Siap Menghadapi Perubahan menjadi turunan perilaku yang mendapatkan votes paling sedikit.

 

“Jika dilihat secara keseluruhan, budaya yang sudah kuat adalah Akuntabel yaitu Bertanggung Jawab. Dan hal yang masih perlu dioptimalkan atau belum terasa jelas di dalam budaya ASN adalah Adaptif khususnya dalam perilaku Kesiapan dalam Menghadapi Perubahan,” imbuhnya.

 

Meskipun hasil tersebut merupakan analisis atas keseluruhan 442 instansi pemerintah, tiap instansi dapat menunjukkan nilai implementasi yang berbeda-beda sesuai dengan situasi di masing-masing budaya kerja. Jika sudah mendapatkan laporan hasil survei, masing-masing instansi bisa fokus pada nilai-nilai yang perlu dioptimalkan atau diperbaiki ke depannya.

 

I.             Analisis

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan “bowtie method” (James T. Reason) menggunakan berbagai gambaran risiko yang ada serta dampak dan peluang yang dapat dihadirkan sebagai mekanisme untuk perumusan kebijakan yang lebih komprehensif. Karena yang hendak saya dorong adalah bagaimana kita dapat mencegah timbulnya ancaman dan mengelola kendala yang hadir dalam proses pengimplementasian aplikasi E-Kinerja BKN di wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura.

 

Salah satu faktor yang memegang peranan penting sebagaimana dijelaskan pada berbagai tren data dan fakta menunjukkan bahwa letak kelemahan ASN sebenarnya pada diri sendiri yang terkesan belum mau menerima perubahan yang ada. Walaupun demikian banyak juga ASN yang merupakan bagian dari masyarakat senantiasa menggunakan perangkat komputasi, gadget dan akses internet hanya sebagai hiburan semata dan tidak mempertimbangkan kegunaannya untuk keperluan kantor yang di saat ini beralih perlahan-lahan tata laksananya (probis) dan kelengkapannya secara digital.

 

Satu hal yang mungkin perlu menjadi komitmen bersama adalah bagaimana semua pihak mendorong meningkatnya budaya bekerja secara digital dan mulai meninggalkan cara-cara tradisional seperti persuratan dengan tanda tangan basah menjadi tanda tangan digital. Karena tanpa adanya pergerakan perubahan budaya mustahil bagi kita mendorong ASN untuk mendayagunakan segenap potensi dan peralatan kerja yang telah mereka miliki selama ini. Secara formal hal ini juga perlu dikawal dengan pemberian kebijakan bertahap menyesuaikan dengan kondisi yang ada sebagaimana amanat Otonomi Khusus Papua yang lebih pada upaya menciptakan berbagai kebijakan khusus yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan lokal tanpa merupakan nilai luhur kearifan lokal setempat.

 

Berikut merupakan gambaran risiko dan konsekuensi yang mungkin muncul beserta berbagai tahapan untuk menyelesaikan hal tersebut.

 

 Keterangan : 

Setiap konsekuensi maupun ancaman yang timbul sebagai profil risiko akan dikelola secara bertahap dimulai dari level 1 (Recovery / Preventif Barrier 1 s/d 5 atau 6). Barrier atau batasan ditetapkan secara bertingkat dimana level I dijadikan tindakan awal dan akan dilanjutkan pada level kedua sampai level terakhir yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kanreg IX BKN Jayapura.

CONSEQUENCE & RECOVERY BARRIER

5 LEVEL

Prediksi Kendala di Tahun 2024

Prediksi Kendala di Tahun 2025

Prediksi Kendala di Tahun 2026

THREAT & PREVENTIVE BARRIER

6 LEVEL

FORCE MAJEURE

RESIKO EKSTERNAL

RESIKO INTERNAL

RESIKO MANAJERIAL

Klik Link Berikut untuk membuka file dalam format Ms. Excel 

BAGAN BOWTIE – E-KINERJA PAPUA TAHUN 2024

I.             Simpulan

Berdasarkan hasil telaah dan data pendukung dapat saya simpulkan bahwa kunci kesuksesan dan solusi atas permasalahan minimnya capaian kinerja pengimplementasian e-kinerja BKN tahun 2023 terhadap instansi di wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura terdiri dari variabel yang dapat dikontrol seperti risiko maupun tidak dikontrol yakni dampak dalam kurun waktu tertentu (tidak pasti).  

Dengan mempertimbangkan nilai patriarki yang berlaku di budaya dan adat Papua, didukung oleh besarnya jumlah ASN yang berjenis kelamin laki-laki dan laju pertumbuhan penggunaan internet saya menyimpulkan hadirnya peluang yang besar dalam pengimplementasian e-kinerja BKN. Hanya saja perubahan yang perlu di dorong bukan pada pengenalan dan penggunaan aplikasi namun dimulai dari komitmen pimpinan (BKN dan Instansi) untuk mendukung diseminasi kebijakan dan memrioritaskan peningkatan kemampuan literasi digital ASN. Hal ini hanya dapat terjadi apabila terjalin kerja sama yang harmonis sesuai dengan amanat reformasi birokrasi yang fleksibel dan kolaboratif.

II.            Saran

Saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan sesuai dengan kesimpulan saya berdasarkan prinsip yang bersumber dari “Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik”  sebagaimana diatur dalam PerMENPAN-RB No. 1 Tahun 2022, dapat dibagi dalam beberapa aspek, diantaranya.

 

a.    Aspek Keadilan

Berpijak pada prinsip penyelenggaraan otonomi khusus di Papua keadilan dalam pemberian kebijakan terkait pengimplementasian e-kinerja haruslah yang berorientasi pada upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN disertai dengan pemberian pemahaman dengan mempertimbangkan kondisi yang ada sehingga kebijakan yang ada haruslah sebagai bentuk transisi awal menuju bentuk ideal yang berlaku secara nasional.

b.    Apek Partisipasi

Setiap pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan baik penerima dan pemberi layanan pada hakikatnya memilik perannya masing-masing sehingga senantiasa harus dilibatkan dalam berbagai tahapan transformasi digitalisasi manajemen ASN di Papua salah satunya adalah lewat publikasi lintas media tentang berbagai perubahan terkini tentang manajemen ASN yang dapat mudah dipahami oleh kalangan masyarakat luas.

c.    Aspek Akuntabilitas

Pengaplikasian Manajemen Kinerja ASN melalui E-Kinerja BKN lebih dari sekedar teknis menginput aplikasi karena merupakan wujud kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya mekanisme pengunggahan / penautan link eviden. Tetapi kedepannya aspek akuntabiltas harus tampak pada tahapan intervensi rencana kerja yang terjadi serta pemberian penghargaan berupa TPP berbasis laporan kinerja.

d.    Aspek Transparansi

Setiap ASN berhak menerima informasi, penjelasan tentang kebijakan, mengajukan pengaduan dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

e.    Aspek Berdaya guna

E-Kinerja BKN sekiranya dapat menjadi pemantik tercapainya berbagai sasaran pengimplementasian fasilitasi SPBE pemerintah seperti, tanda tangan digital, sistem kearsipan dinamis dan sebagainya.

f.     Aspek Aksebilitas

Sesuai dengan amanat peraturan teknis tentang Si-ASN dan road map pengembangan SPBE di bidang pelayanan dan pembinaan manajemen ASN sudah jelas memberi amanat bagi BKN dan pengelola kepegawaian selaku wali data dan ASN dalam kedudukannya sebagai pemilik atau produsen data sehingga wajib hukumnya bagi setiap pengelola kepegawaian memastikan para ASN dapat mempergunakan layanan kepegawaian secara digital sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Demikian telaah ini dibuat sebagai hasil analisa yang sekiranya dapat berguna dalam pembobotan rencana aksi maupun perumusan kebijakan teknis pengimplementasian E-Kinerja BKN dalam mendorong hadirnya birokrasi digital di tanah Papua.

 

Jayapura, 24 Januari 2024

KEGIATAN FGD PERCEPATAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA Jakarta, 3 s/d 4 Oktober - Hotel JS. Luwansa, Jakarta.

A.   Pembukaan :

Kegiatan diawali oleh penyampaian maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan oleh MC (Ibu Eka Situmorang – Dit Kinerja ASN – BKN).

-          Disampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan lebih berfokus pada upaya untuk mempercepat penerapan penggunaan aplikasi E-Kinerja BKN berdasarkan prinsip PERMENPAN No.6 Tahun 2022.

-          Sebagai bentuk tindaklanjut percepatan penerapan SI E-Kinerja maka MC mengundang Kepala Kantor Regional BKN untuk mendampingi masing-masing sekretaris daerah pada wilayah kerjanya dalam prosesi penandatanganan lembar komitmen.

Pengarahan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Suharmen, S.Kom.,M.Msi).

-          Pada arahannya beliau menyampaikan konsep yang mendasari proses transformasi layanan kepegawaian yang menjadi program prioritas BKN sesuai dengan arah pembangunan nasional di Indonesia (RPJMN).

-          Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian berkisah tentang pengalamannya menangani pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semenjak berkarir dari BAPPENAS hingga begabung dengan BKN. Baliau berujar bahwa perubahan lewat transformasi pelayanan digital dapat menuai berbagai kontroversi dan tidak jarang malah menjadi bahan gunjingan berbagai pihak namun kita harus tetap berpegang teguh pada tujuan invasi yang kemudian akan membawa perubahan drastis dalam kehidupan umat manusia. Beliau mensimbolisasi perubahan itu lewat proses lahirnya kupu-kupu dari kepompong.

-          Mencermati penyampaian beliau satu hal yang ditekankan bahwa pengembangan SPBE kedepannya akan menjadi serupa dengan internet of things (IOT) di berbagai negara di dunia, dimana penggunaan Big Data diperkaya dengan kemampuan menganalisa data oleh SDM  yang unggul mampu membawa perubahan besar terhadap hidup umat manusia.

-          Kemudian melanjutnya penyampaiannya beliau mengingatkan bahwa permasalahan paling mendasar yang memunculkan Si-ASN sebagai aplikasi SPBE di bidang Manajemen ASN secara nasional adalah kebutuhan akan sistem yang terintegrasi dalam proses digitalisasi layanan kepegawaian ASN.

-          Pada akhir pengarahan beliau menyampaikan bahwa BKN tengah membangun fitur baru terintegrasi yang kemudian akan memungkinkan terjadinya konversi terhadap penilaian kinerja menjadi capaian angka kredit bagi jabatan fungsional.

B.   Penyampaian Materi

Pemaparan terkait urgensitas munculnya dan arah kebijakan manajemen kinerja berdasarkan Permenpan 6 Tahun 2022 oleh Direktur Kinerja ASN, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan dan Tim PIC E-Kinerja BKN.

-          Penyampaian urgensi dan arah kebijakan oleh kedua direktur BKN menekankan pada perubahan atau dinamika pengelolaan jabatan fungsional ASN yang semakin rigid dimana terdiri atas beberapa perubahan mendasar yakni, Pencabutan substansi JF, Penyesuaian pengaturan, dan  Pemberlakuan pola JF.

-          Selanjutnya pada paparan tentang Kebijakan Kenaikan Pangkat oleh Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN disampaikan bahwa saat BKN pusat tengah menyusun draf dan memfinalisasikan rancanan ketentuan teknis pelaksana Peraturan BKN No.4 Tahun 2023 tentang Periodisasi KP PNS.

-          Pada penyampaian materi sempat disinggung bahwa pengelolaan kinerja ASN melalui E-Kinerja akan semakin kompleks kedepannya karena semua tahapan pengelolaan Kinerja ASN akan diintegrasikan dalam aplikasi ini. Sehingga tantangan bagi ASN dalam menggunakan aplikasi ini bukan hanya sebatas menyusun dan menilai kinerja pegawai tetapi lebih pada bagaimana mengelola kinerja pegawai agar meningkat dari sebelumnya melalui berbagai fitur tambahan yang sementara dikembangkan oleh BKN seperti coaching, mentoring dan konsultasi kinerja. Fitur dimaksud kemudian akan terintegrasi dalam aplikasi E-Kinerja BKN kedepannya.

-          Pemateri dari PPDIK selaku bagian dari PIC E-Kinerja BKN secara nasional memberi arahan agar instansi dapat saling terbuka melakukan benchmark antar instansi guna mempercepat penerapan E-Kinerja pada instansinya masing-masing. Sebab penggunaan E-Kinerja tidak sekedar dalam probis layanan kepegawaian ASN saja tetapi menjadi dasar pemberian reward berupa tunjangan kinerja atau TPP.

Pemaparan dan Bimbingan Teknis berlanjut sampai dua hari difokuskan pada petunjuk peran seorang Admin E-Kinerja dan pengguna aplikasi E-Kinerja terhadap instansi pemerintah daerah yang diundang pada kegiatan.

 

C.   Pertanyaan oleh Kanreg IX BKN Jayapura.

1.    Apakah akan diberikan penjelasan terkait teknis aplikasi lewat SE penerapan Per BKN No.4 Tahun 2023 ?

-          Jawaban : Pada prinsipnya Surat Edaran tidak mengatur secara teknis pelaksanaan suatu kebijakan tetapi tetap akan memberikan rambu-rambu terhadap pengimplementasian kebijakan. Sehingga penggunaan aplikasi E-Kinerja mungkin tidak akan ditampilkan probisnya secara teknis dalam SE ini.

-          Pendapat Pribadi : Diharapkan BKN dapat menerbitkan surat edaran atau petunjuk teknis lainnya yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan Si-ASN karena beratnya tantangan pengimplementasian Peraturan BKN  No.4 Tahun 2023 tentang periodisasi KP yang pada praktiknya akan memaksa para instansi pengelola kepegawaian untuk mencari solusi terbaik dalam memunculkan probis yang sesuai untuk memanfaatkan segenap tools/aplikasi yang disediakan BKN dalam kerangka kerja kolaborasi antar unit kerja dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2.    Bagaimana mekanisme kenaikan jenjang jabatan bagi seorang jabatan fungsional apabila tidak tersedia formasi jenjang jabatan tersebut, karena hal ini kemudian berpeluang memunculkan konflik pada instansi pemerintah daerah ?

-          Jawaban : Kenaikan jenjang dapat dilakukan setelah lulus uji kompetensi dan tujuannya lebih pada meningkatkan kinerja dan motivasi kerja PNS tsb. Sehingga yang perlu menjadi fokus utama setiap PNS adalah tujuan utama kenaikan pangkat sebagai penghargaan atas kinerja sehingga Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan berharap ketentuan ini dimaknai sebagai hal yang dapat memicu semangat kerja dan kinerja setiap PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

-          Pendapat Pribadi : Perlu dimaknai setiap kebijakan dalam pola kolaborasi antar unit kerja untuk mempercepat penerapan SPBE karena tanpa adanya kolaborasi penggunaan SPBE tidak akan mencapai targetnya. Hal ini juga serupa dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan diklat atau sertifikasi untuk memperoleh sertifikat hasil UKOM. Karena apabila ini belum berjalan secara optimal malah akan mengorbankan kepastian dan jalur karier seorang Jabatan Fungsional Tertentu.

Penyampaian Materi oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Pemaparan Materi Draf Peraturan Teknis Pelaksana Per BKN No.4 Tahun 2023 oleh Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN

Pointers target kinerja yang diharapkan MENPAN-RB dapat segera dipenuhi oleh BKN.

Materi Kegiatan